Sudaryono Dorong HKTI Kepri Kawal Program Strategis Pertanian Nasional

Batam-Satukdetiknews ]Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, menegaskan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki tantangan geografis sebagai wilayah kepulauan.
Hal itu disampaikan Sudaryono usai menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) HKTI Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Senin, 29 Juni 2026.
Menurut Sudaryono, HKTI tidak sekadar organisasi profesi petani, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam memastikan program pertanian berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.
“HKTI merupakan mitra pemerintah. Tugas kita bersama adalah meningkatkan produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Sudaryono.
Ia menilai tantangan ketahanan pangan nasional ke depan semakin kompleks. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi petani, dan seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian.
Khusus di Kepulauan Riau, Sudaryono menilai HKTI harus mampu memainkan peran sebagai jembatan komunikasi antara petani di lapangan dengan pemerintah.
Menurut dia, peran tersebut penting agar berbagai program strategis pemerintah benar-benar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“HKTI harus mampu mengawal berbagai program pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Pelantikan pengurus baru DPD HKTI Kepri periode 2026–2031 yang dipimpin Nyanyang Haris Pratamura dinilai menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mendorong percepatan pembangunan sektor pertanian di daerah.
Anggaran Negara Harus Tepat Sasaran
Sudaryono menegaskan pemerintah saat ini berupaya memastikan seluruh penggunaan anggaran negara berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia menyebut fokus pemerintah diarahkan pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pertanian.
Menurut dia, sektor pertanian masih menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan ketahanan pangan.
Karena itu, pemerintah terus berupaya memperkuat dukungan terhadap petani melalui kebijakan yang konkret dan berkelanjutan.
Berbagai kebutuhan yang selama ini menjadi aspirasi petani, seperti alat dan mesin pertanian (alsintan), perbaikan jaringan irigasi, hingga peningkatan produktivitas lahan, disebut menjadi perhatian serius pemerintah.
“Pemerintah ingin setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Sudaryono.
Ia menegaskan keberhasilan program ketahanan pangan sangat bergantung pada efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.
HKTI Diminta Aktif Serap Aspirasi Petani
Sudaryono juga menyoroti pentingnya komunikasi dua arah antara petani dan pemerintah.
Ia meminta HKTI tidak hanya hadir sebagai organisasi formal, melainkan menjadi wadah yang aktif menyerap aspirasi petani dan memperjuangkan kebutuhan mereka.
Menurut dia, berbagai persoalan di lapangan harus bisa terdeteksi lebih cepat agar solusi dapat segera dirumuskan.
“Kami ingin persoalan-persoalan yang dihadapi petani bisa cepat diketahui dan dicarikan solusinya,” ujar Sudaryono.
Pemerintah, kata dia, juga terus memperkuat strategi peningkatan produksi pangan nasional.
Salah satu langkah yang saat ini menjadi perhatian adalah optimalisasi lahan pertanian yang sudah ada serta pembukaan lahan baru di wilayah-wilayah potensial.
Strategi itu dinilai menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional.
HKTI Kepri Fokus Kembangkan Komoditas Strategis
Sementara itu, Ketua DPD HKTI Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan kepengurusan baru akan fokus mendukung agenda ketahanan pangan pemerintah.
Ia menilai Kepulauan Riau tetap memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pertanian meskipun memiliki karakter wilayah kepulauan.
Namun, menurut Nyanyang, tantangan pertanian di Kepri memiliki karakteristik berbeda dibanding wilayah daratan.
Distribusi logistik, rantai pasok, hingga efisiensi pengiriman hasil pertanian menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian khusus.
Karena itu, HKTI Kepri akan memfokuskan pengembangan pada komoditas strategis yang memiliki kebutuhan tinggi di masyarakat.
Salah satu fokus utama adalah komoditas pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), seperti sayur-mayur, telur, ayam, dan hasil hortikultura lainnya.
“Kami akan fokus mengembangkan komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti sayur-mayur, telur, ayam, serta hasil hortikultura,” kata Nyanyang.
Ia menambahkan, program tersebut akan disinergikan dengan berbagai program pemerintah lainnya, termasuk Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan program ketahanan pangan nasional.
Tantangan Pertanian Kepri
Nyanyang menilai persoalan sektor pertanian di Kepulauan Riau tidak hanya berkaitan dengan produksi.
Masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang memengaruhi daya saing petani, mulai dari ketersediaan pupuk, akses pasar, hingga penguatan kelembagaan petani.
Selain itu, faktor geografis sebagai wilayah kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri.
Distribusi hasil pertanian antarwilayah kerap menghadapi persoalan biaya logistik yang tinggi.
Karena itu, HKTI Kepri berkomitmen memperkuat perannya sebagai penghubung antara petani dan pemerintah.
Organisasi ini, kata Nyanyang, akan fokus pada pendampingan, advokasi, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak.
“HKTI berperan sebagai penghubung. Kami menyerap aspirasi dari bawah untuk disampaikan ke pemerintah pusat,” ujar dia.
Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, HKTI Kepulauan Riau diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan sektor pertanian di wilayah kepulauan.
Penguatan sektor pertanian dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.